Oleh: Dr. Budhi
Prabowo, SE, MM
Dosen Universitas Pamulang
Pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi nasional atau megahnya infrastruktur perkotaan, tetapi sangat ditentukan oleh sejauh mana pembangunan mampu menyentuh dan memberdayakan masyarakat di tingkat paling bawah. Dalam konteks ini, desa dan wilayah pinggiran kota menjadi ruang strategis bagi lahirnya inovasi pembangunan yang berpihak pada masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah Teknologi Tepat Guna (TTG) yang dikelola melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek). Sejak awal kehadirannya, Posyantek dirancang sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memberikan pelayanan teknis, informasi, promosi, dan orientasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Posyantek diharapkan menjadi simpul penghubung antara inovasi teknologi, kebijakan pemerintah, dan kebutuhan riil masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, seiring dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, peran Posyantek dituntut untuk semakin adaptif dan profesional.
Di tengah arus Revolusi Industri 4.0 dan percepatan transformasi digital, Posyantek dituntut tidak sekadar menjadi etalase alat teknologi sederhana, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat pembelajaran, pendampingan, dan diseminasi inovasi bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tantangannya adalah bagaimana mengelola TTG secara efektif dengan SDM pengurus yang unggul, adaptif, dan berdaya saing. Secara konseptual, TTG adalah teknologi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mudah dioperasikan, ramah lingkungan, berbiaya terjangkau, dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit TTG yang gagal dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan kompetensi pengelola, lemahnya pendampingan, dan minimnya literasi teknologi. Di sinilah Posyantek seharusnya memainkan peran sentral. Posyantek bukan hanya tempat penyimpanan alat, tetapi lembaga sosial yang mengelola pengetahuan, keterampilan, dan inovasi. Tanpa SDM pengurus yang memiliki kapasitas teknis, manajerial, dan sosial yang memadai, TTG berisiko menjadi proyek simbolik yang tidak berkelanjutan.
SDM Pengurus Posyantek sebagai Faktor Kunci. Pengurus Posyantek adalah aktor utama dalam memastikan TTG benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Mereka dituntut untuk:
1. Memahami
karakteristik sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
2. Menguasai
aspek teknis pengoperasian dan perawatan TTG;
3. Mampu melakukan pendampingan, pelatihan, dan edukasi secara komunikatif;
4. Melek teknologi informasi, termasuk pemanfaatan media digital untuk promosi dan jejaring;
5. Memiliki kemampuan manajerial dan kewirausahaan.
Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pengurus Posyantek yang bekerja secara sukarela dengan keterbatasan pelatihan, minim insentif, dan belum didukung sistem pengembangan kapasitas yang berkelanjutan. Akibatnya, Posyantek belum sepenuhnya berfungsi sebagai penggerak inovasi ekonomi lokal. Pengelolaan TTG yang efektif harus ditempatkan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar transfer teknologi. Artinya, pengurus Posyantek perlu dibekali kemampuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat, membangun rasa memiliki, serta menumbuhkan kemandirian ekonomi.
Pendekatan
partisipatif menjadi kunci. Pengurus Posyantek tidak cukup hanya “mengajarkan”
teknologi, tetapi harus mampu menjadi fasilitator perubahan sosial. Teknologi harus
hadir sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing
UMKM, bukan sebagai beban baru yang sulit dipahami masyarakat. Dalam
konteks ini, penguatan SDM Posyantek melalui pelatihan teknis, manajemen usaha,
literasi digital, dan komunikasi sosial menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa
investasi serius pada SDM, TTG tidak akan mampu berkontribusi signifikan
terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi lokal.
Menuju Posyantek yang Profesional dan Berdaya
Saing
Ke depan, Posyantek perlu diarahkan menjadi lembaga profesional berbasis komunitas, dengan SDM pengurus yang unggul, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Pengelolaan TTG harus berbasis data, kebutuhan nyata masyarakat, dan orientasi keberlanjutan. Membangun SDM pengurus Posyantek yang unggul bukan sekadar persoalan pelatihan teknis, tetapi juga pembentukan mindset, etos kerja, dan kepemimpinan lokal. Dengan SDM yang berkualitas, Posyantek dapat menjadi lokomotif pemberdayaan masyarakat, penguatan UMKM, dan pembangunan ekonomi lokal yang inklusif. Pada akhirnya, TTG yang dikelola dengan baik oleh SDM Posyantek yang unggul bukan hanya meningkatkan produktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi bukti bahwa pembangunan dari bawah adalah jalan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri dan berkeadilan. Masalahnya, penguatan Posyantek selama ini masih cenderung berfokus pada penyediaan alat atau teknologi, sementara aspek sumber daya manusia (SDM) pengurus Posyantek belum mendapat perhatian yang proporsional. Padahal, secanggih apa pun teknologi yang disediakan, tanpa SDM pengelola yang kompeten, berintegritas, dan visioner, teknologi tersebut berpotensi tidak termanfaatkan secara optimal.
Teknologi Tepat Guna dalam Dinamika
Pembangunan Masyarakat
Teknologi Tepat Guna pada dasarnya bukanlah teknologi canggih yang mahal dan rumit. TTG justru lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, dirancang agar mudah digunakan, ramah lingkungan, serta mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Dalam konteks masyarakat lokal, TTG menjadi alat strategis untuk menjawab persoalan klasik seperti rendahnya produktivitas usaha, keterbatasan akses teknologi, dan ketimpangan informasi. Namun demikian, penerapan TTG sering menghadapi kendala di lapangan. Tidak jarang TTG hanya dipahami sebagai alat fisik, bukan sebagai bagian dari sistem pengetahuan dan keterampilan. Akibatnya, TTG tidak berkembang, tidak dipelihara, bahkan ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai atau sulit dioperasikan. Di sinilah pentingnya peran Posyantek sebagai lembaga pendamping, sekaligus mediator antara teknologi dan masyarakat. Posyantek seharusnya tidak hanya menjadi “etalase teknologi”, tetapi bertransformasi menjadi pusat pembelajaran masyarakat. Transformasi ini menuntut perubahan cara pandang dalam pengelolaan Posyantek, dari sekadar lembaga administratif menjadi lembaga pemberdayaan berbasis inovasi.
SDM Pengurus Posyantek: Aktor Kunci yang Sering Terabaikan
Dalam banyak kasus, pengurus Posyantek bekerja dengan semangat pengabdian yang tinggi, namun dengan keterbatasan kapasitas. Mereka sering kali belum mendapatkan pelatihan yang memadai, baik dalam aspek teknis teknologi, manajemen organisasi, maupun pendampingan masyarakat. Padahal, pengurus Posyantek memiliki peran strategis sebagai fasilitator, edukator, sekaligus agen perubahan sosial. SDM pengurus Posyantek yang unggul idealnya memiliki beberapa kompetensi utama. Pertama, kompetensi teknis, yaitu kemampuan memahami, mengoperasikan, dan merawat teknologi tepat guna. Kedua, kompetensi manajerial, termasuk perencanaan program, pengelolaan administrasi, dan evaluasi kegiatan. Ketiga, kompetensi sosial dan komunikasi, agar mampu berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam. Keempat, literasi digital, mengingat tantangan ekonomi saat ini.
Pengelolaan TTG sebagai Proses
Pemberdayaan, Bukan Sekadar Program
Penting untuk dipahami bahwa pengelolaan TTG bukanlah proses teknokratis semata. Pengelolaan TTG adalah proses sosial yang melibatkan perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya kerja masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pemberdayaan harus menjadi landasan utama dalam setiap program Posyantek. Pemberdayaan melalui TTG berarti mendorong masyarakat agar mampu mengenali potensi dan masalahnya sendiri, serta terlibat aktif dalam mencari solusi. Dalam konteks ini, pengurus Posyantek berperan sebagai fasilitator yang membuka ruang dialog, berbagi pengetahuan, dan mendorong inovasi berbasis kearifan lokal. Teknologi tidak dipaksakan, melainkan diperkenalkan secara bertahap, kontekstual, dan partisipatif.
Pendekatan semacam ini menuntut pengurus Posyantek memiliki sensitivitas sosial dan kemampuan komunikasi yang baik. Mereka harus mampu menjelaskan manfaat teknologi dengan bahasa yang sederhana, relevan, dan mudah dipahami. Lebih dari itu, mereka harus mampu membangun kepercayaan masyarakat, karena kepercayaan merupakan modal sosial utama dalam proses pemberdayaan.
Peran Strategis Perguruan Tinggi dan
Kolaborasi Multipihak
Sebagai dosen, saya memandang bahwa penguatan SDM pengurus Posyantek tidak bisa dilepaskan dari peran perguruan tinggi. Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, kampus memiliki tanggung jawab moral dan akademik untuk terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat dapat diarahkan untuk memberikan pelatihan manajemen, kewirausahaan, literasi digital, dan pengelolaan TTG bagi pengurus Posyantek. Selain itu, riset terapan yang dilakukan dosen dan mahasiswa dapat menghasilkan inovasi TTG yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Kolaborasi ini tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga memperkaya proses pembelajaran di perguruan tinggi.
Namun, kolaborasi tidak cukup hanya antara Posyantek dan perguruan tinggi. Diperlukan sinergi yang lebih luas dengan pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas, dan media. Pemerintah daerah berperan dalam menyediakan regulasi dan dukungan anggaran, dunia usaha dapat menjadi mitra dalam pengembangan produk dan akses pasar, sementara media berperan dalam menyebarluaskan praktik baik dan meningkatkan kesadaran publik.
Menuju Posyantek yang Profesional dan Berdaya Saing
Ke depan, Posyantek perlu diposisikan sebagai lembaga profesional berbasis komunitas, bukan sekadar pelengkap program pembangunan. Pengelolaan TTG harus dilakukan secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Penguatan SDM pengurus Posyantek menjadi investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar.
Pengurus Posyantek yang unggul akan mampu menjadikan TTG sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi. Mereka tidak hanya membantu masyarakat meningkatkan produktivitas, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri, kemandirian, dan daya saing. Dengan demikian, Posyantek dapat berperan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal yang inklusif.
Pada akhirnya, pembangunan dari bawah hanya akan berhasil jika ditopang oleh manusia yang berkualitas. Teknologi Tepat Guna hanyalah alat; manusialah yang menentukan arah dan keberhasilannya. Ketika SDM pengurus Posyantek diperkuat secara serius, maka Posyantek tidak hanya menjadi pusat teknologi, tetapi juga pusat harapan bagi terwujudnya masyarakat yang mandiri, inovatif, dan sejahtera.
